Semarak Peraturan Menteri PLTS Atap - Nusantara Renewable Energy Club

Post Top Ad

Friday, November 30, 2018

Semarak Peraturan Menteri PLTS Atap

Beleid tentang energi terbarukan yang paling ditunggu tahun ini akhirnya dirilis. telah didengungkan sejak sebeleum lebaran 1439 H, pada 15 November 2018 ini Menteri ESDM menandatangi Peraturan Menteri ESDM No 49 tentang Penggunaan Pembangkit Listrik Tenaga Surya Atap oleh Konsumen PT PLN. Peraturan Menteri tersebut menggantikan Peraturan Direktur PLN yang mengatur hal ini sebelumnya, artinya jual beli listrik dari PLTS Atap oleh konsumen PLN saat ini telah diataur dalam sistem perundang-undang negara kita. 

Dikatakan tidak jauh berbeda dengan peraturan Direktur PLN sebelumnya, hal-hal penting yang harus menjadi catatan dari Peraturan Menteri ESDM nomot 49 tahun 2018 antara lain:
- Kapasitas PV Rooftop max 100% Daya Kontrak Pelanggan PLN saat ini;
- Offset 1:1 sebelumnya (perdir) berubah menjadi 1:0.65 (1 kWh dr PV Rooftop senilai 65% dr  PLN);
- Saldo kWh expired pd akhir tahun menjadi expired setiap akhir triwulan;
- Dalam waktu 15 hr setelah Permohonan masuk,  PLN harus Jawab OK setuju;
Pelanggan PVRooftop tidak kena biaya Paralel kecuali gol Pelanggan Industri.

Respon pihak-pihak yang terkait pada pembangkit listrik tenaga surya atap malah menunjukan nada negatif, baik dari PLN maupun asosiasi pengguna PLTS Atap saat ini.

Di laman berita kumparan berikut, Ketua Perkumpulan Pengguna Surya Atap (PPLSA) dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyoroti harga listrik dari PLTS atap dalam Permen ESDM 49/2018 yang hanya dipatok sebesar 65 persen dari tarif listrik PLN. Menurut Bambang Sumaryo, Ketua PPLSA, di aturan PLN yang ada sebelum Permen ini terbit, listrik yang diekspor ke PLN dihargai sama dengan listrik PLN yang diimpor pelanggan. Dampaknya, biaya investasi yang dikeluarkan pengguna panel surya atap membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk balik modal. "Jadi tambah lama untuk pengguna rumah tangga. Kalau dulu 8 tahun sudah balik modal, sekarang mungkin jadi 12 tahun,". PPLSA tentu merasa merasa menjadi sebuah kemunduran bagi mereka jika dilihat dari segi harga yang mereka dapatkan.

Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, menyampaikan bahwa nilai tersebut jangan diperdebatkan lagi, tarif jual listrik oleh pelanggan PLN yang memiliki PLTS Atap ini memang tak terlalu menarik. Sebab, beleid ini memang sebenarnya lebih ditujukan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, bukan untuk berbisnis jual beli listrik.

Di laman resmi Kementerian, Menteri ESDM menyampaikan bahwa nilai jual 65% tersebut adalah yang ter-adil bagi PLN dan Konsumen. "Saya bilang ini fair karena kalau kita memakai pembangkit listrik tenaga surya di rumah, istilahnya gini, jual listrik dari konsumen ke PLN pakai kabelnya siapa? Kan pakai jaringan transmisi dan distribusinya PLN, gardu induknya juga PLN. Konsumen hanya pembangkit saja," kata Jonan di Jakarta, Rabu (28/11). Jonan membeberkan rincian biaya untuk elektrifikasi umumnya yaitu 2/3 digunakan untuk biaya pembangkit, sementara 1/3 lainnya biaya jaringan sebesar sepertiga dari total biaya elektrifikasi. "Biasanya rule of thumb-nya gini di Indonesia, termasuk susut jaringan. Kalau misalnya di Indonesia Timur bisa juga separuh untuk pembangkit, separuh untuk jaringan atau bisa dua kali lebih besar," jelasnya. Melihat biaya investasi yang semakin murah tersebut, Beliau pun yakin PLTS Atap bakal menjadi bisnis yang menjanjikan bagi sektor ESDM. "PLTS Atap ini saya yakin akan tumbuh besar karena harganya makin lama makin murah," ujar Jonan. 

Respon yang kebih mengejutkan malah datang dari PLN sendiri. Laman berita okezone.com malah menuliskan headline, "Rumah di Jakarta 'Dilarang' Pakai Rooftop Panel Surya, Ini Alasannya"

Disebutkan Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, pembangunan panel surya di rooftop rumah ini seharusnya dilakukan di perumahan-perumahan yang belum terjangkau listrik. Khususnya di wilayah Indonesia bagian timur yang mana ada beberapa daerah yang belum terjangkau oleh listrik. "Siapa sih yang bangun ini? Maksudnya perumahan yang seperti apa? Orang-orang yang sangat mampu untuk mengurangi biaya listrik atau orang miskin pasang surya? (Itu dibangun) masyarakat kalangan atas. Kalian utamakan yang mana? Aku mikirkan orang yang tidak mampu. Yang udah mampu, ya sudahlah, masih mau minta subsidi PLN," ujarnya saat ditemui di JCC Senayan, Jakarta, Selasa (27/11/2018).
Sementara itu, Direktur Bisnis regional Jawa Bagian Timur dan Nusa Tenggara PT PLN (Persero) Djoko Abumanan mengatakan, adanya aturan tersebut harus disesuaikan dengan daerahnya masing-masing. Maksudnya, pemasangan panel surya di rooftop pada titik seharusnya dilakukan di daerah-daerah yang belum terjamah listrik.
Sementara kota-kota besar seperti Jakarta sudah seharusnya tidak dipasang listrik panel Surya di rooftop. Sebab menurutnya, listrik di Jakarta sudah sangat melimpah sekali.
"Seharusnya pemain rooftop itu bukan di Jakarta. Bukan PLN enggak fokus, tapi kita ingin pemain PLN itu di luar Jawa yang enggak ada listriknya. Justru pemain di Jakarta, listriknya berlebih, jarang mati," jelasnya.
"Saat ini ada 540 pemain, kebanyakan di Jakarta, (ada juga) di Bali. tapi kita ingin pemain PLN itu di luar jawa yang enggak ada listriknya, kami berani beli lebih," lanjutnya

 Hal yang sama juga disampaikan oleh kumparan.com dilaman berita mereka. Headline yang ditampilkan juga tidak kalah dengan okezone.com. "PLN: Tarif Listrik PLTS Atap Indonesia Lebih Mahal Dibanding Malaysia", "PLN: Rumah di Jakarta Jangan Pasang PLTS Atap, Listrik Sudah Berlebih"

Peraturan Menteri ESDM Nomor 49 Tahun 2018 yang ditunggu untuk mempercepat implementasi energi surya di Indonesia memang membuat semarak namun sepertinya bukan semarak yang diharapkan.

Dorong Tenaga Surya Rooftop, Menteri ESDM: Harga Jualnya Harus Adil
sumber gambar: esdm.go.id

No comments :

Post a Comment

ads2