Energi Terbarukan Indonesia di 2018 - Nusantara Renewable Energy Club

Post Top Ad

Sunday, December 30, 2018

Energi Terbarukan Indonesia di 2018

Tiga ratus enam puluh lima hari tahun 2018 akan tergenapkan malam ini. Dalam rentang waktu tersebut, banyak hal besar yang terjadi di negeri yang kita cintai ini. Dan yang akan teringat jelas beberapa diantaranya adalah tiga bencana alam besar yang merenggut ribuan jiwa kembali ke pangkuan Illahi di Lombok, Palu, Banten-Lampung. Juga kejadiann jatuhnya pesawat Lion Air PK-LQP sepertinya akan lekat diingatan kita.

Namun sebenarnya ada juga beberapa berita bahagia yang men-semerbak-an semangat hidup kita di negeri ini, beberapa diantaranya berasal dari sub-sektor energi terbarukan. Dari sedemikian banyak itu, kami mencatat tiga kejadian yang mungkin bisa kenang sebagai hal baik di tahun 2018 ini. 

Pertama adalah beroperasinya secara komersial Pembangkit Listrik Tenaga Bayu skala besar pertama di Indonesia. Bahkan Presiden Joko Widodo sendiri yang meresmikannya. 

"Bahagia sekali sore hari ini saya secara langsung melihat pembangkit listrik tenaga bayu di Sidrap ini baling-nya muter semua. Artinya angin di sini lebih dari cukup. Saya merasa seperti di Belanda, seperti di Eropa, tapi kita di Sidrap. Dengan peresmian PLTB pertama di Kabupaten Sidrap ini, komitmen 23% di tahun 2025 akan dapat terwujud.....Seperti yang kita lihat pada sore ini pembangkit listrik tenaga bayu atau angin, tidak hanya di Kabupaten Sidrap saja tetapi sudah dikerjakan dan selesai 80% di PLTB Kabupaten Jeneponto. Selain itu juga dikerjakan di Kabupaten Tanah Laut dan akan dimulai segera di PLTB di Jawa Barat Kabupaten Sukabumi.....Saya rasa kita memiliki potensi yang besar dalam hal pengembangan EBT. Untuk panas bumi kita memiliki potensi sebanyak 29.000 MW dan baru dikerjakan 2.000 (MW), lalu kita memiliki PLT Surya, PLTA yang saya kira potensinya juga sangat besar. Oleh sebab itu ke depan, berdasar target yang kita berikan yaitu 23% di tahun 2025 diharap bisa kita selesaikan". Kutipan sambutan Presiden tersebut merupakan hal yang sangat penting dimana Beliau masih memegang dan yakin pada target 23% energi terbarukan di 2025. 

Hal luarbiasa kedua yang akan mudah diingat adalah Mandatori B20. Dari Laman Resmi Kementerian ESDM, program Mandotori B20 adalah Program mandatori pencampuran biodiesel (B20) dilaksanakan per 1 September 2018 di seluruh sektor, serta mendapat perluasan insentif dari Badan Pengelola Dana Perkebunan Kelapa Sawit (BPDPKS).Program mandatori BBN jenis biodiesel sebagai campuran BBM jenis minyak solar pada sektor PSO, Non PSO, industri dan komersial, serta pembangkit listrik merupakan program yang dilaksanakan untuk mendukung percepatan pengembangan energi baru dan terbarukan. Tidak hanya mengurangi konsumsi bahan bakar fosil dan memberikan penghematan devisa melalui pengurangan impor solar, implementasi mandatori BBN diharapkan dapat memperbaiki kualitas lingkungan, membuka lapangan kerja, serta meningkatkan pemanfaatan ekonomi sawit. Sasaran perluasan mandatori B20 adalah sektor transportasi nonPSO, industri, pertambangan, dan kelistrikan, yang selama ini menjadi sektor yang masih belum optimal.

Pakar ekonomi dan energi Indonesia banyak berpendapat bahwa program ini adalah cara pemerintah untuk mengurani utang berjalan negara kita yang sangat dalam yang salah satu penyebabnya tingginya import BBM. Hal yang patut disyukuri adalah pemerintah memilih energi terbarukan sebagai solusi defisit yang makin menumpung. Semoga pemerintah dan kita semua sadar bahwa energi terbarukan dapat membuat kita berdiri mandiri dengan kaki sendiri.

Dan momen penting lainnya di 2018 ini bagi energi terbarukan adalah lahirnya Peraturan Menteri ESDM tentang pembangkit listrik tenaga surya atap yang  menggantikan Peraturan Direktur PLN yang mengatur hal ini sebelumnya, artinya jual beli listrik dari PLTS Atap oleh konsumen PLN saat ini telah diataur dalam sistem perundang-undang negara kita. 

Dikatakan tidak jauh berbeda dengan peraturan Direktur PLN sebelumnya, hal-hal penting yang harus menjadi catatan dari Peraturan Menteri ESDM nomot 49 tahun 2018 antara lain:
- Kapasitas PV Rooftop max 100% Daya Kontrak Pelanggan PLN saat ini;
- Offset 1:1 sebelumnya (perdir) berubah menjadi 1:0.65 (1 kWh dr PV Rooftop senilai 65% dr  PLN);
- Saldo kWh expired pd akhir tahun menjadi expired setiap akhir triwulan;
- Dalam waktu 15 hr setelah Permohonan masuk,  PLN harus Jawab OK setuju;
Pelanggan PVRooftop tidak kena biaya Paralel kecuali gol Pelanggan Industri.
Namun di media sosial, riak-riak ketidaksukaan mengiringi lahirnya peraturan menteri tersebut.Di laman berita kumparan berikut, Ketua Perkumpulan Pengguna Surya Atap (PPLSA) dan Asosiasi Energi Surya Indonesia (AESI) menyoroti harga listrik dari PLTS atap dalam Permen ESDM 49/2018 yang hanya dipatok sebesar 65 persen dari tarif listrik PLN. Menurut Bambang Sumaryo, Ketua PPLSA, di aturan PLN yang ada sebelum Permen ini terbit, listrik yang diekspor ke PLN dihargai sama dengan listrik PLN yang diimpor pelanggan. Dampaknya, biaya investasi yang dikeluarkan pengguna panel surya atap membutuhkan waktu yang lebih panjang untuk balik modal. "Jadi tambah lama untuk pengguna rumah tangga. Kalau dulu 8 tahun sudah balik modal, sekarang mungkin jadi 12 tahun,". PPLSA tentu merasa merasa menjadi sebuah kemunduran bagi mereka jika dilihat dari segi harga yang mereka dapatkan.
Respon yang kebih mengejutkan malah datang dari PLN sendiri. Laman berita okezone.com malah menuliskan headline, "Rumah di Jakarta 'Dilarang' Pakai Rooftop Panel Surya, Ini Alasannya". Namun, Kementerian ESDM sebagai induk yang melahirkan mencoba meredam panas semu tersebut.Direktur Jenderal Energi Baru Terbarukan dan Konservasi Energi, Rida Mulyana, menyampaikan bahwa nilai tersebut jangan diperdebatkan lagi, tarif jual listrik oleh pelanggan PLN yang memiliki PLTS Atap ini memang tak terlalu menarik. Sebab, beleid ini memang sebenarnya lebih ditujukan untuk meningkatkan penggunaan energi terbarukan, bukan untuk berbisnis jual beli listrik. Di laman resmi Kementerian, Menteri ESDM menyampaikan bahwa nilai jual 65% tersebut adalah yang ter-adil bagi PLN dan Konsumen. "Saya bilang ini fair karena kalau kita memakai pembangkit listrik tenaga surya di rumah, istilahnya gini, jual listrik dari konsumen ke PLN pakai kabelnya siapa? Kan pakai jaringan transmisi dan distribusinya PLN, gardu induknya juga PLN. Konsumen hanya pembangkit saja," kata Menteri ESDM saat itu.
Akhir kata, terima kasih 2018 atas kenangan manis dan pahitnya energi terbarukan. 2019, Please be nice. 😉

 Image result for new year 2019 energy

No comments :

Post a Comment

ads2